Skandal Telepon, Kekuasaan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dibekukan

Mahkamah Konstitusi Ambil Tindakan Tegas

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2025. Keputusan ini diambil setelah rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan meminta agar tidak mendengarkan pihak-pihak tertentu di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebut sebagai “lawan”-nya.

Tuduhan Pelanggaran Etika dan Reaksi Politik

Rekaman itu memicu kemarahan publik dan politisi konservatif Thailand, yang menuduh Paetongtarn tunduk pada Kamboja dan melemahkan militer nasional. Ia juga dituduh melanggar ketentuan konstitusional terkait integritas dan standar etika seorang perdana menteri. Akibatnya, Partai Bhumjaithai—mitra koalisi terbesar kedua—menarik dukungan, memperlemah posisi politik Paetongtarn di parlemen.

Demonstrasi dan Sikap Paetongtarn

Sekitar 4.000 demonstran turun ke jalan di Bangkok menuntut pengunduran dirinya. Meski demikian, Paetongtarn menyatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi dan menegaskan komitmennya untuk tetap mengabdi kepada negara. Ia kini menunggu hasil sidang lanjutan yang akan menentukan nasib jabatannya.